Arsip Berita - Website - Musi Banyuasin
Bupati dan Wakil Bupati
Sunday, 23 Juli 2017
PP No. 24 Tahun 2004 Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku
news Fotographer : Fajri Romadona, Reporter : Yan Fitri Yusufiana, Sumber : www.mubakab.go.id

Sekayu, mubakab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-23 dalam rangka tanggapan atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati mengenai Rancangan peraturan Daerah Prakarsa DPRD Musi Banyuasin di Gedung DPRD Muba.

“Berdasarkan pidato Bupati Muba pada rapat paripurna sebelumnya, sesuai dengan Peraturan  Pemerintah No. 18 Tahun 2017 yang disampaikan oleh Ketua badan Pembentuk peraturan Daerah Kabupaten Muba maka dengan dibentuk Raperda ini kami membentuk Pansus Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan DPRD Kab. Muba. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memberikan Kontribusi yang positif terhadap Pembahasan Raperda tersebut baik Pihak Eksekutif dan Legislatif,”papar juru bicara Fraksi PAN , Yulisman S.H, Rabu (12/7)

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Muba Sholimun S.H mengucapkan terima kasih karena pada Bupati Muba yang telah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2017 dan mencabut peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muba Kemudian menggantikan Peraturan yang baru dengan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Muba. “Semoga dengan disahkannya PP ini kinerja Legislatif ini makin meningkat dan hubungan anggota dewan dan eksekutif semakin harmonis sehingga pembangunan di Kab. Muba semakin lancar,”ujarnya.

Terakhir, juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Muba Evra Apriyadi S.E menyampaikan bahwa Kami Sepakat dengan Bupati Muba sejak berlakunya PP No. 18 Tahun 2017 maka PP No. 24 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

called