Tegaskan Komitmennya untuk Menjaga Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme

SEKAYU– Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mengikuti secara virtual kegiatan

Entry Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025. Senin (27/10/2025) bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen menyampaikan, komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan ini. "Kami siap memberikan data dan informasi terhadap dokumen yang diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Muba untuk menciptakan tata kelola belanja daerah yang akuntabel dan transparan," ujarnya.

BPK Sumsel mengatakan, tujuan utama dari pemeriksaan pendahuluan ini untuk, melakukan pemahaman atas hal pokok dan memberikan kesimpulan awal, menentukan aspek dan subaspek pemeriksaan yang dipilih, termasuk metodologi pembobotannya. Menilai sistem pengendalian internal (SPI), menentukan materialitas, serta melakukan penilaian risiko.

Kemudian, untuk menguji kesesuaian pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja daerah dengan peraturan perundang-undangan, dan menyusun program pemeriksaan terinci untuk tahap berikutnya.

"Dukungan dari Pemkab maupun instansi terkait sangat diharapkan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan selama proses pemeriksaan. Komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa menjadi kunci agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan tetap menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme," tegas perwakilan BPK Sumsel.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, S.H juga memberikan arahannya terkait pentingnya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan. "Pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola belanja daerah yang baik, bersih, dan transparan. Melalui pemeriksaan ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan langkah perbaikan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," jelasnya.

Ia juga mengingatkan kepada kepala daerah dan perangkatnya untuk bersikap kooperatif dan koordinatif selama pemeriksaan berlangsung. "Penyajian informasi yang akurat dan dokumen yang lengkap sangat diperlukan guna menunjang kelancaran proses pemeriksaan ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tata kelola belanja daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.

Komitmen Bersama untuk Tata Kelola yang Baik Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan dalam penyelenggaraan belanja daerah di tahun anggaran 2025. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, diharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Turut hadir, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muba Ariyanto SE MSi, Plt. Kepala Dinkominfo Muba Daud Amri SH, beserta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muba yang terkait lainnya.