SEKAYU- Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan entry meeting dalam rangka evaluasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa triwulan IV tahun 2025 pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegiatan ini untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Diungkapkan oleh Pengendali Teknis dari Tim BPKP Sumsel Yulianti bahwasanya, evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi kesediaan Pemerintah Kabupaten Muba dalam melakukan evaluasi tata kelola keuangan desa. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan hasil yang maksimal. Kami akan melakukan evaluasi secara objektif dan independen, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Muba," katanya.

Sementara, pada kesempatan ini Bupati Muba H.M. Toha Tohet, S.H melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Alva Elan SST MPSDA menyambut baik kedatangan Tim BPKP Sumsel dalam melakukan evaluasi tata kelola keuangan desa di Kabupaten Muba.

"Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan BPKP Sumsel dalam melakukan evaluasi ini. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi kami dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa dan pembangunan desa yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Lanjutnya, "Kami juga berharap BPKP Sumsel dapat memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Muba dalam mengelola keuangan desa.

Kami siap bersinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif di Kabupaten Musi Banyuasin."

Dalam entry meeting tersebut, Tim BPKP Sumsel melakukan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat, untuk membahas rencana kerja dan strategi evaluasi.