Palembang- Bertempat di Kantor Perwakilan Musi Banyuasindi Palembang, Pj Bupati Muba H Apriyadi diwakili Pj Sekda Muba H Musni Wijaya S Sos MSi mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah tahun 2022 Secara Virtual, Selasa (31/1/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Se-Indonesia tahun 2023 pada 17 Januari 2023 yang lalu.

"Arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya Kepala daerah harus Kendalikan inflasi pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM, angkutan Umum). Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0 persen pada 2024. Lalu, Dorong daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024

Selanjutnya "Segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Susun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah. Jaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. terakhir, jamin kebebasan beragama jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan," terangnya.

Tito karnavian juga minta kepala daerah Kabupaten/kota di Indonesia menekan angka stunting diwilayahnya masing-masing, serta berharap tingkatkan peran serta dari TP PKK Kabupaten/kota. Selain itu, "Para Pj Bupati yang sedang menjabat sekarang jangan sampai terlibat dengan hukum", tegasnya.

Menanggapi hal itu, Pj Sekda Muba H Musni Wijaya menyatakan sesuai dengan arahan presiden yang disampaikan Mendagri ini, kita Pemkab Muba sangat komitmen dalam menangani kasus stunting, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Muba melalui dinas dinas terkait. "Mari kita gencarkan lagi upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan Instruksi Presiden. Begitu pula untuk lebih fokus lagi meningkatkan strategi dalam mengatasi inflasi,"pungkasnya.

Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw menyampaikan ada enam indikator pembangunan yang dievaluasi diantaranya, "Realisasi pendapatan dan anggaran APBD, Inflasi (5,51%) indeks Perkembangan Harga (diatas 1), Tingkat Kemiskinan Extrem (rata-rata nasional Provinsi 1,74, Kab/Kota 2, 64), stunting (rata-rata nasional 21,6%), realisasi P3DN (40%), tingkat pengangguran (rata rata nasional 2,86)", jelasnya.